laba bumn

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan laba bersih sebesar Rp 33,1 triliun pada tahun ini bagi perusahaan-perusahan plat merah yang bergerak di Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media (PISM).
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, target tahun ini lebih rendah sedikit jika dibandingkan dengan capaian laba bersih pada tahun lalu yang mencapai Rp 33,9 triliun. Laba bersih tersebut akan disetorkan oleh 26 BUMN yang terbagi dalam lima cluster.
"Laba bersih 2016 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan 2015," ujar dia, Jakarta, Jumat (22/1/2016).


Untuk pendapatan, BUMN PISM ditargetkan membukukan pendapatan sebesar Rp 232,9 triliun atau meningkat sekitar Rp 37,85 triliun jika dibandingkan dengan pendapatan pada 2015 yang mencapai Rp 195,05 triliun.
Sementara untuk belanja modal atau capital expenditure (capex), Fajar menyatakan BUMN PISM akan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 81,2 triliun pada 2016. Angka belanja modal naik sebesar 68 persen dibandingkan 2015 yang mencapai Rp 48,4 triliun.
Sedangkan untuk total aset, Fajar mengungkapkan, total aset BUMN PISM pada tahun lalu telah mencapai Rp 359,8 triliun atau tumbuh 24 persen dibandingkan 2014 yang mencapai Rp 290,994 triliun. Untuk 2016 total aset ini ditargekan tumbuh 11 persen menjadi Rp 399,952 triliun.
"Kalau SDM-nya (sumber daya manusia) kira-kira 88 ribu orang hingga tahun depan, ini belum termasuk proyek yang akan jalan," tandas dia. (Dny/Ahm)


sumber

Read More

Setya Novanto Mundur, Deja Vu bagi Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Istilah Jawa 'lengser keprabon' mengingatkan kepada sosok mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pria yang akrab disapa 'Pak Harto' harus mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

Soeharto secara 'sukarela' mendengarkan suara rakyat untuk melepaskan jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia selama 32 tahun. Kenangan itu pun menjadi bagian dari sejarah Golkar, partai bentukannya.

17 tahun lamanya peristiwa itu menjadi kenangan. Namun, tepat pada 16 Desember 2015, Golkar mengalami deja vu. Peristiwa serupa terjadi.

Salah satu kadernya yang menjadi orang nomor satu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, meletakkan jabatannya, setelah mendapat desakan dan sorotan untuk mundur terkait kasus 'Papa Minta Saham'.
Langkah itu diambil, sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengambil putusan atas aduan Menteri ESDM, Sudirman Said. Hampir seluruh fraksi, termasuk Golkar, berpandangan dia melanggar etik.
Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan tindakan Setya memang mirip dengan sikap Soeharto.
"Apa yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Soeharto memang mirip. Sama-sama menyatakan mundur. Dia (Setya) tak mengajukan permohonan mundur terlebih dahulu, di mana sebelum ada putusan MKD. Sama dengan Pak Harto yang tak mengajukan permohonan mundur ke MPR," kata Asvi kepada Liputan6.com, Kamis (17/12/2015).Menurut dia, yang membuat berbeda adalah kejadian pascakemunduran kedua tokoh besar Golkar itu.

"Ketika Soeharto menyatakan berhenti, Wiranto siap melindungi. Sementara, Setya mundur, ini enggak ada siap menjaganya, kecuali hanya pembela (pengacara) Setya," ujar Asvi.
Dia juga menuturkan, dengan mundurnya Setya, membuat Golkar kembali mempunyai sejarah kelam. Dia memiliki orang yang memimpin bangsa ini, namun didesak mundur oleh publik.
"Iya ini menjadi sejarah kelam Golkar. Meskipun sama-sama mendapatkan desakan dari publik untuk mundur, Soeharto lebih memiliki masalah yang lebih kompleks daripada Setya Novanto," pungkas Asvi.

Read More